Buscador: Drets Civils
Abril 2008
Browse the archives by month:
| … |
2006
|
2007
|
2008
|
30/04/2008
WASHINGTON, Apr 30 (OneWorld) - The mainstream League of Women Voters lashed out at the U.S. Supreme Court this week, calling its decision on voter identification "a disgraceful decision by a court that has no credibility on election issues."
Més informacióFont: OneWorld US Temes/Zones: [Estats Units] [Legislació] [Democràcia] [Exclusió social] Imatge: A recent rally for voting reform. © Global Exchange
|
28/04/2008
Saudi-Arabian lait ja tavat takaavat sen, että naisia kohdellaan ikuisesti alaikäisinä, ihmisoikeusjärjestö Human Rights
Més informacióWatch raportoi. Näin siitä huolimatta, että maa allekirjoitti YK:n naisten syrjinnän kieltävän sopimuksen jo vuonna 2000. Font: Suomen IPS Temes/Zones: [Aràbia Saudita] [Gènere] Imatge: -
|
28/04/2008
Viimeinkin, lienee moni Nepalin kastijärjestelmän alimmalla portaalla istuva ajatellut, kun maolaiset voittivat Nepalin perustuslakia säätävän kansalliskokouksen vaalit. Maolaiset ovat antaneet äänen daliteille, Nepalin yhteiskunnan köyhimmille ja syrjäytyneimmille. Nyt he ovat nousemassa päättäjiksi.
Més informacióFont: OneWorld South Asia Temes/Zones: [Nepal] [Política] [Exclusió social] Imatge: Nepalin väestöstä jopa yli 20 prosenttia on daliteja.
|
28/04/2008
KontraS menilai, sebenarnya penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat bisa dimulai tanpa adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Kejaksaan dapat dikatakan menggunakan argumentasi yang sudah tidak relevan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Comerç d'armes] [Legislació] [Justícia] [Drets Humans] |
28/04/2008
Imparsial mendesak Presiden membuat langkah politik agar proses penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dapat dipercepat. Berlarut-larutnya penyelesaian kasus pelanggaran HAM saat ini diakibatkan oleh rendahnya dan lemahnya good will dan political will pemerintah dalam mendorong proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Legislació] [Justícia] [Drets Humans] |
28/04/2008
Saat ini 17 pengusaha emas menguasai wilayah Degewo Papua. Akibatnya, perselisihan demi perselisihan terjadi karena warga berusaha memperebutkan kembali hak ulayatnya. Tercatat sudah 50 orang menjadi korban dari insiden mempertahankan hak ulayat. Ironisnya, justru oknum-oknum aparat keamanan malah membekingi para pengusaha guna mengamankan kekayaan emas.
Més informacióTemes/Zones: [Legislació] [Justícia] [Drets Humans] |
24/04/2008
Komnas HAM menilai, pemerintah pusat secara tak langsung melakukan pelanggaran HAM terhadap korban lumpur Lapindo. Indikasinya, pemerintah lewat Perpres nomor 14/2006 melegalkan PT Lapindo Brantas Inc. untuk melakukan jual-beli, bukan memberi ganti rugi, kepada masyarakat yang menjadi korban lumpur.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Legislació] [Justícia] [Drets Humans] Imatge: Puing-puing Keganasan Lumpur Lapindo: Pelanggaran HAM!
|
22/04/2008
Menurut M. Ridha Saleh,Wakil Ketua Komnas HAM, berdasarkan temuan Komnas HAM dalam kasus Runtu, terbukti telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Kasus Runtu merupakan kasus perampasan tanah warga oleh perusahaan perkebunan sawit, yang terjadi di Desa Runtu Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) tahun 2005 silam.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Pobles indígenes] [Drets Humans] |
21/04/2008
Kehidupan korban pelanggaran HAM pun sangat memprihatinkan. Mereka pun rata-rata bekerja sebagai buruh. Saat ini masih banyak anak-anak dari korban pelanggaran HAM yang putus sekolah karena penghasilan orangtuanya sebagai buruh tidak mencukupi. Karena itu, anak-anak mereka berhak atas pendidikan yang layak, kesehatan, tempat tinggal yang layak, yang semuanya harus diberikan pemerintah secara gratis.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Drets Humans] [Pobresa] [Educació] [Infància] |
17/04/2008
GKJM Yogyakarta tolak Raperda tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Perlindungan Anak. Menurut GKJM Raperda tersebut merupakan suatu rancangan produk hukum yang diskriminatif. Dari perspektif hukum, banyak kajian yuridis yang menyatakan bahwa substansi Raperda ini telah melanggar basis-basis dasar pembuatan suatu produk hukum yakni telah melanggar basis filosofis, yuridis dan sosiologis.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Drets Humans] [Pobresa] [Ciutats] [Infància] Imatge: Potret Anak Jalanan
|
17/04/2008
Sejumlah LSM yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Sipil untuk Korban Wasior-Wamena, mempertanyakan Kejaksaan Agung soal perkembangan penanganan kasus-kasus HAM. LSM yang terdiri dari Ikohi, PBHI, Kontras, Imparsial, Foker LSM Papua dan HRWG menilai langkah Jaksa Agung Hendarman Supandji yang mengembalikan 4 berkas kasus ke Komnas HAM, merupakan langkah mundur atas penanganan kasus HAM di Indonesia.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Legislació] [Justícia] [Drets Humans] Imatge: Demo Rakyat Papua di Kejagung
|
15/04/2008
Dalam sebuah diskusi di Warung Daun Cikini beberapa waktu lalu oleh ICW, Sudaryatmo dari YLKI mengungkapkan, kontroversi seputar Enterobacteri Sakazaki seharusnya tidak perlu terjadi apabila semua informasi seputar proses pemberian registrasi dan juga hasil dari reguler inspection yang dilakukan oleh BP POM bisa diakses oleh publik. Sudah waktunya BP POM tidak memonopoli informasi yang berkaitan dengan proses pemberian registrasi dan proses pelaksanaan berikut hasil dari reguler inspection.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Comunicació] [Drets Humans] [Consum] [Alimentació] [Infància] Imatge: Botol Susu Bayi
|
14/04/2008
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengharapkan Kejaksaan Agung dapat memberi penjelasan tentang perkembangan penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Harapan tersebut dikemukakan karena penjelasan itu akan berimplikasi besar kepada korban dan keluarga korban.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Legislació] [Justícia] [Drets Humans] |
11/04/2008
Even in his criticism of the Chinese authorities in handling the current standoff in Tibet, the Dalai Lama never lost his composure. In a recent interview, the Tibetan spiritual leader has reiterated his stand that he wants a ‘meaningful autonomy’ for the protection and preservation of Tibetan ecology and culture.
Més informacióTemes/Zones: [Àsia Meridional] [Conflictes] [Democràcia] [Política] [Drets Humans] Imatge: The Dalai Lama / Photo credit: InfoChange
|
10/04/2008
KontraS Sumatera Utara mengecam keras tindakan aparat TNI yang menganiaya dua orang warga di Sei Lepan Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu. Tindakan premanisme enam orang aparat TNI ini semakin menegaskan bagaimana bobroknya mental anggota TNI yang kita miliki saat ini.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Drets Humans] |
09/04/2008
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Mendesak Kejaksaan Agung untuk mengevaluasi menyeluruh proses penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Evaluasi ini harus dilakukan oleh Jaksa Agung karena sebetulnya kewajiban penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran HAM ada di tangan Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Drets Humans] |
08/04/2008
Bentuk aktivitas-aktivitas atau kerja-kerja yang telah dilakukan dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS, penguatan hak-hak perempuan dan penegakan HAM sebagai salah satu upaya mewujudkan tata relasi yang lebih tanpa memandang latar belakang apapun bukanlah sesuatu yang sederhana.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Sexualitat] [Gènere] [Drets Humans] [Sida] |
08/04/2008
KPAI mendesak Menteri Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk segera mengusut tuntas kasus tercemarnya susu formula oleh bakteri Enterobacter Sakazakii agar masyarakat tidak resah. KPAI juga meminta BPOM segera mengumumkan hasil penelitiannya, dan mengumumkan nama-nama merek susu yang tercemar serta perintah penarikan produk susu tersebut dari peredaran.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Alimentació / Desnutrició] [Alimentació] [Infància] |
08/04/2008
Tiada hari tanpa penggusuran di Jakarta. Di tanah si Pitung ini kebanyakan berisi cerita duka tentang jutaan keluarga yang kehilangan tempat tinggalnya, ruang usahanya, termasuk warisan budaya. Catatan akhir tahun LBH Jakarta tahun 2007 menunjukkan penggusuran naik dari 9 kasus gusuran sepanjang 2006 menjadi 10 kasus gusuran di tahun 2007. Sementara, jumlah korban gusuran meningkat pesat dari tahun 2006 sebanyak 1.883 KK menjadi 5.935 kk tergusur.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Justícia] [Polítiques governamentals] [Drets Humans] [Habitatge] [Pobresa] [Ciutats] Imatge: Salah Satu Aksi Penggusuran di Jakarta
|
08/04/2008
Kesepakatan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dengan Jenderal (Purn) Wiranto serta Kabainkum yang menghimbau agar para purnawirawan tidak memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan cerminan dukungan Pemerintah secara resmi terhadap pelanggengan praktik impunitas di Indonesia. Sikap Menhan seakan menjadi palang pintu yang menghambat para pencari keadilan dari sejumlah korban kasus pelanggaran HAM.
Més informacióTemes/Zones: [Indonèsia] [Justícia] [Democràcia] [Drets Humans] |
Browse the archives by month:
| … |
2006
|
2007
|
2008
|


